Penilaian Kepemimpinan Kepala Daerah Kota Bandung 2017

Pemberian penghargaan kepemimpinan Kepala Daerah melalui Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendagri merupakan Program Prioritas Nasional yang sangat penting dan strategis dalam rangka mendorong dan memotivasi pengabdian Kepala Daerah guna percepatan Pembangunan Daerah, dengan mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data secara kualitatif;

Tim Penilai pemberian Penghargaan Kepemimpinan Kepala Daerah terdiri dari 7 (tujuh) pakar/narasumber yang bekerja secara independen, obyektif dan professional, yang melaksanakan seleksi dan menyaring calon sebagai nominator dari 34 Gubernur, 416 Bupati dan 98 walikota menjadi 10 Gubernur, 24 Bupati dan 14 Walikota. Selanjutnya akan ditetapkan penerima penghargaan Kepala Daerah yang terdiri atas : 5 Gubernur, 12 Bupati dan 7 Walikota terbaik se-Indonesia;

Hasil Diskusi yang dipimpin oleh Tim independen yang diselenggarakan di Ruang Tengah, Balaikota Pemerintah Kota Bandung, dihadiri oleh seluruh Perangkat Daerah:

  1. Reformasi Birokrasi yang telah dilakukan oleh Walikota Bandung:
  • Bandung telah menyusun Roadmap Reformasi Birokrasi sebagai pondasi kuat. Nilai akuntabilitas Pemerintah Kota Bandung mendapat nilai A;
  • Melalui e-Musrenbang, partisipasi warga dalam pembangunan dapat terdokumentasi dan ditelusuri dengan baik, kepuasa warga diatas 80%;
  • Walikota Bandung menghimpun aspirasi warga dan melaksanakan pemberdayaan masyarakat melalui program : PIPPK (program inovasi pembangunan dan pemberdayaan kewilayahan), makan bersama warga miskin setiap bulan, kegiatan magrib mengaji dan shalat subuh berjamaah dengan tausiyah, dsb.
  • Program PIPPK dilakukan monitoring dan evaluasi setiap triwulan oleh tim pengarah dan tim koordinasi yang ada pada setiap kecamatan. Dalam kegiatan usaha terdapat GARUDA (Gerakan Wirausaha Pemuda) yang mampu berkontribusi dalam perekonomian di Kota Bandung.

2. Peningkatan Ekonomi dan penurunan angka kemiskinan yang telah dilakukan oleh Walikota Bandung:

  • Terdapat program Kredit Melati (Melawan Rentenir) dengan jumlah pinjaman maksimum 50 juta, serta kredit Mesra (Mesjid Sejahtera);
  • Program peningkatan Wirausaha Muda lewat pelatihan dan pendampingan; Program pengajuan Sertifikat Halal untuk menjadi Bandung Kota Halal, karena jika mengajukan di MUI memerlukan biaya tinggi dan waktu yang lama

3. Pemberantasan Korupsi

  • Walikota Bandung memberikan teladan, dengan tidak menggunakan uang/dana yang bukan haknya;
  • Walikota Bandung memberhentikan pejabat yang berperilaku tidak baik dan melanggar aturan;
  • Walikota Bandung mendukung kinerja KPK;
  • PDAM : Walikota Bandung memprioritaskan keuntungan untuk investasi, tidak menjadi PAD, konteks pelayanan dasar pada warga sangat diutamakan.

4. Harmonisasi dalam Kebhinekaan

  • Terdapar Program Kampung Toleransi, salah satunya di Kecamatan Bojongloa Kaler. Pemilihan kampong : terdapat beberapa rumah peribadatan, kegiatan bersama ketika hari-hari besar agama;
  • Telah dibangun China Town di Astana Anyar, bentuk penerimaan keberagamaan di Kota Bandung;
  • Program bela Negara untuk LSM-LSM di Kota Bandung;
  • Forum Pancasila: Indonesia Satu, setiap bulan mengadakan pertemuan dengan berbagai narasumber;
  • Bandung Masagi;

 

Semoga Walikota Bandung menjadi #juara untuk #BandungJuara

Kabarnya penilaian ini akan diumumkan di akhir November 2017. Kita tunggu!

IMG_20171026_150931_HDR

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s